Deal Baru RAPBN 2016

Budimanta.com, Pemerintah telah menyampaikan secara resmi Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. RAPBN 2016 itu merupakan manifestasi total dan cermin politik anggaran yang berbasis pada Nawa Cita yang berorientasi pada Trisakti karena dipersiapkan secara keseluruhan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. APBN 2015 yang saat ini berjalan, sebagian struktur atau posturnya, dipersiapkan pemerintahan yang lama.

Asumsi pertumbuhan pada 2016 sebesar 5,5% ialah moderat. Dan hal tersebut merefleksikan kekuatan dan potensi dalam negeri dengan mempertimbangkan sejumlah faktor eksternal perekonomian dunia, yang memiliki kecenderungan melambat akibat melemahnya harga-harga komoditas dan fenomena kontestasi mata uang dolar Amerika dengan mata uang negara-negara lainnya.

Dalam pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat, presiden menyatakan bahwa kebijakan ? skal yang ekspansif diambil agar dapat menstimulus perekonomian nasional sehingga dapat tumbuh mencapai 5,5%.

Kebijakan ? skal ekspansif yang diambil pemerintah mengingatkan kita kepada kebijakan ekonomi yang diambil Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt ketika Amerika Serikat mengalami situasi depresi besar ekonomi di era 1930an. Kebijakan tersebut diambil untuk mengungkit kembali dan membalikkan keadaan perekonomian yang mulai lesu.

Kebijakan ekonomi yang diambil Roosevelt pada waktu itu disebut dengan new deal yang berinti pada tiga hal, yaitu program bantuan bagi pengangguran dan orang miskin, pemulihan perekonomian ke tingkat normal melalui sejumlah insentif, dan pembaharuan sistem keuangan.

Politik anggaran yang tergambarkan dalam RAPBN 2016 ialah suatu upaya membalikkan arah perekonomian nasional Indonesia yang saat ini tumbuh melambat sehingga dapat tumbuh lebih cepat lagi dengan kualitas yang lebih hebat. Itu persis seperti upaya yang dilakukan Roosevelt dalam menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat.

Kebijakan ? skal yang ekspansif tersebut di antaranya belanja pemerintah yang semakin besar yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur kita. Kebijakan itu akhirnya dapat memperlancar arus barang dan orang serta meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi, agar swasembada pangan dapat terjaga. Belanja infrastruktur yang besar juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak.

Belanja infrastruktur pada 2016 dirancang sebesar Rp313 triliun, setara dengan 15% dari seluruh belanjaan pemerintah yang berjumlah Rp2.121 triliun. Belanja infrastruktur itu merupakan belanja yang terbesar apabila dibandingkan dengan APBN tahun-tahun sebelumnya. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur secara cepat dan merata di seluruh penjuru nusantara merupakan upaya yang serius untuk memperbaiki daya saing sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional Indonesia. Tanpa infrastruktur yang baik dan berkelas dunia, sulit bagi Indonesia untuk menjadikan Investasi sebagai salah satu penghela utama 5,5% pertumbuhan ekonomi pada 2016 dan menjadi rata-rata 7% pada tahun-tahun yang akan datang.

Tentu saja, mengambil kebijakan ? skal yang ekspansif di tengah melesunya dan adanya ketidakpasti an perkembangan perekonomian global pasti akan ada pihak yang mempertanyakan. Pasalnya, kebijak an fiskal yang ekspansif di tengah minimnya pendapatan akan menimbulkan de? sit anggaran untuk menutupi kebutuhan belanja yang banyak tersebut.

Di sinilah, tantangan tersebut kemudian muncul. Dengan kebijakan ? skal yang ekspansif, diperlukan suatu sinergi yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Sinergi itu diperlukan agar belanja pemerintah tersebut memiliki daya produktivitas yang tinggi dalam waktu yang singkat. Di sinilah, langkah koordinasi menjadi kunci.

Sejumlah kebijakan dan aturan harus disiapkan dengan cepat agar setiap proses penyerapan anggaran tidak lagi memiliki hambatan dalam proses pencairannya.

Sejumlah langkah pembaruan haruslah menjadi komitmen bersama, yaitu pertama, diharapkan, penambahan UU RAPBN 2016 antara pemerintah dan Dewan Perwa kilan Rakyat dapat diselesaikan pada minggu pertama Oktober 2015. Kedua, setelah itu, pemerintah dapat mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan segera menyerahkannya kepada kementerian dan lembaga sehingga pada November 2015, sebagian programprogram rencana kerja pemerintah untuk 2016, khususnya infrastruktur, dapat dimulai.

Ketiga, dalam waktu yang paralel ketika APBN 2016 telah disahkan menjadi undang-undang, besar an mengenai dana transfer daerah harus segera diinfor masikan kepada seluruh daerah sehingga para kepala daerah segera dapat mengajukan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat Daerah (DPRD) dan kemudian menyelesaikannya paling lama akhir November 2015.

K e e m p a t , s e t e l a h APBD disahkan, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan satuan kerja pelaksana proyek sehingga pada awal Januari 2015, seluruh agenda-agenda stra tegis program pembangunan dapat dilaksanakan secara se rempak sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Langkah-langkah percepatan dan persiapan yang dilakukan pada triwulan empat tahun anggaran 2015 itu akan sangat menentu kan pert u m b u h a n perekonomian nasional pada triwulan pertama 2016.

P a s a l n y a , p a d a triwulan pertama 2016, perekonomian kita harus dapat tumbuh minimal di angka 5,5% yang sumbernya diharapkan datang dari belanja modal pemerintah. Dengan dorongan belanja pemerintah, secara tidak langsung, konsumsi dari masyarakat juga akan bergerak dan produksi akan berjalan.

Intinya, kunci dari pertumbuhan pada 2016 ialah langkah-langkah persiapan yang dilakukan pada tiga bulan terakhir 2015. Itulah pembaruan. Pembaruan ialah kata kunci dalam new deal. Pembaruan membutuhkan komitmen, keterpa duan, dan konsistensi. Pembaharuan ialah semangat untuk berubah dan semangat revolusi mental.

Artikel Ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Jumat (15/8/2015)
Penulis: Arif Budimanta, Pemerhati Kebijakan Pembangunan

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus