Islam, Demokrasi, dan Bung Hatta

Megawati Institute kembali mengadakan Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) di Jalan Proklamasi, No. 53, Menteng Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 November 2017. Tema pertemuan kali ini membahas pikiran Bung Hatta tentang demokrasi, dan dilema jalan kebangsaan/keislaman di awal berdirinya Indonesia sebagai negara bangsa. Materi tersebut disampaikan oleh Abdul ‘dubbun’ Hakim.

Hakim memandang sosok Bung Hatta sebagai seorang yang sangat luar biasa. Ia seorang teladan dan sangat teliti. Di samping itu, Bung Hatta merupakan seorang negarawan yang aktif dalam berbagai pergerakan, terutama dalam menulis. “Sayangnya, tradisi menulis yang dilakukan para pendiri bangsa terutama Bung Hatta, sudah mulai hilang bagi negarawan kita saat ini,” kata Hakim.

Hakim menegaskan, para pencinta ilmu seharusnya tidak hanya sibuk dalam gerakan. Akan tetapi mestinya menuangkan pemikiran atau ideologi mereka ke dalam tulisan. Bung Hatta dalam hal ini adalah seorang negarawan juga seorang cendekiawan tulen. Hal tersebut terlihat dari konsistensi bahasa dalam penulisan yang dia tuangkan dalam banyak buku.

Hatta juga seorang pembaca yang serius dan interdisipliner. Artinya dia tidak terpaku hanya pada satu disiplin ilmu. Dia membaca banyak buku mulai dari tema ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Kita juga mengenal Bung Hatta sebagai seorang  ahli ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Latar belakang interdisipliner ilmu ini sebenarnya memperlihatkan Hatta sebagai figur yang tak mudah dikotak-kotakkan. Akan tetapi dia merupakan figur pertemuan antara tradisionalisme Islam dan modernisme Islam. Di sisi lain, Bung Hatta juga kerap bertemu dengan tokoh-tokoh modernisme, termasuk pamannya yang juga seorang modernisme pendidikan.

“Namun Bung Hatta tidak mengalami lompatan dari adat istiadat Islam ke modernisme selepas pertemuan-pertemuan tersebut,” kata Hakim.

Padang yang merupakan kota kelahiran Bung Hatta, merupakan daerah pertarungan yang paling keras dalam tradisi Islam, antara kaum tua (tradisional) dan kaum muda (mengusung pembaruan yang berkiblat pada Muhammad Abduh).

Di Padang, modernisme Islam terlembaga menjadi sebuah lembaga pendidikan. Efek dari kerasnya pertarungan di Padang ialah terjadinya Perang Padri sebagai akibat dari pertarungan antara kaum tua dengan kaum muda dan hal tersebut tidak terjadi di daerah lain.

Menurut Hakim, salah satu riset yang menunjukkan bagaimana produktifnya Bung Hatta dalam  hal menulis sehingga menghasilkan banyak karya, paling tidak, ada 159 judul buku yang pernah dibuat oleh dirinya sendiri dengan detail, dan kedetailannya tersebut tercermin dalam kesehariannya.

Bung Hatta menulis karya sejak usia 24 tahun. Pada tahun 1926, Hatta sudah menulis dan dalam setiap tahunnya dia selalu menulis. Tidak ada tahun yang terlewat tanpa menulis. Produktivitas yang paling tinggi dari Hatta pada tahun 1950-1951 di mana ia menulis sebanyak 47 judul buku, dan pada 1971-1980 menulis 29 karya judul buku.

Kontribusinya dalam karya, dari 163 karya ada 24 judul mengkaji tentang koperasi, 21 mengenai ekonomi, 45 judul mengkaji tentang politik dan lain-lain. Dari semua karya ini, yang paling terkenal adalah naskah pembelaan Bung Hatta di pengadilan Den Haag berjudul “Indonesia Merdeka”.

Hakim menjelaskan bahwa secara organisasi Bung Hatta menulis pergerakan karena menurutnya jalan politik adalah jalan perjuangan, bukan manuver politik. Bung Hatta juga peletak dasar-dasar perumusan demokrasi dan langsung masuk dalam jantung perdebatan demokrasi.

Bung Hatta lahir dari keluarga Muslim yang taat. Hatta sejak kecil ingin menempuh pendidikannya di negara Islam. Keinginannya tersebut  timbul, karena beliau hidup dan dikelilingi oleh para ulama yang kental dengan keislaman. Hatta diasuh oleh pamannya, Syekh Arsyad selepas ayahnya meninggal ketika ia berusia 10 bulan.

Syekh Aryad mempunyai pandangan yang lebih optimis pada dunia pendidikan modern. Pada awalnya Hatta kecil akan dikirim ke Mekkah lalu berkuliah di Mesir dan ibunya menolak menyekolahkannya di sekolah Modern. Namun, atas saran  seorang modernis Syekh Jamil Jambek, pada akhirnya ibunya setuju untuk menyekolahkan dia ke sekolah Belanda di bidang ekonomi.

Menurut Hakim, dalam wawasan keislaman Bung Hatta ada unsur tarekat dalam tubuhnya. Sebab, dalam tarekat posisi seseorang sangat egaliter atau semua orang sama. “Dalam prinsip dasar tarekat, kalau bicara kekeliruan, bicara pada diri sendiri. Kalau bicara kebaikan bicarakan orang lain,” kata Hakim.

Bung Hatta memiliki semacam kesadaran primodial bahwa bukan keislaman yang bersifat syariat yang membicarakan tentang hukum boleh atau tidak, tetapi tenggelam kesadaran primodialnya dalam kehidupan dunia tarekat. Dan pendekatan kepada Tuhan juga berbeda dalam dunia tarekat.

Kehidupan seperti ini akan punya pengaruh yang besar sehingga dalam perdebatan BPUPKI di saat perumusan negara Indonesia, Bung Hatta dengan begitu luas hatinya menerima perbedaan yang ada. Pada Piagam Jakarta, Bung Hatta menengahi agar tidak memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

“Hatta juga dikenal sangat kaku. Kharismanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, kehidupan agamanya sangat terbuka dan menerima perbedaan dan memahami betul bahwa Indonesia terdiri dari keragaman atau multikultural,” tegas Hakim.

Dalam satu tulisan, Bung Hatta mengungkapkan, “Dunia diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat kita menjadi lebih baik, lalu juga bagaimana kita menggunakan hati dan rasio kita untuk menghasilkan  kehidupan yang lebih baik. Mari kita sekuat tenaga menciptakan dunia ini  menjadi tempat yang lebih baik, dan ajaran Islam yang paling tinggi dan penting adalah kedamaian.”

Menurut Hakim, tulisan ini dibuat sebelum kemerdekaan dan hal ini menunjukkan bahwa Hatta bukanlah seorang yang dogmatis.

“Dalam perdebatan menjembatani Islam dan kebangsaan dalam menciptakan tempat yang lebih baik, basisnya bukan kembali formalitas tradisi kelembagaan, bukan menjadikan Islam sebagai dasar negara tapi justru, bagi Bung Hatta, bagaimana dia bisa menjadi semacam pertemuan dari semua kelompok atau golongan yang pernah disebut Soekarno sebagai Pancasila,” tegasnya.

Bung Hatta berpandangan bahwa kita tidak akan menghadirkan negara yang memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi kita ingin memisahkan mana urusan agama, mana urusan bernegara. Urusan agama, menurutnya, diserahkan kepada masyarakat Islam, kalaupun negara mengurus, hanya bersifat administratif.

“Menurut Hatta, prinsip Pancasila adalah bukan sesuatu yang betentangan dengan prinsip Islam. Bahkan, yang dia pelajari dari Agus Salim dan Cokroaminoto, justru dalam gagasan keadilan sosial Islam yang jauh lebih dekat dengan sosialisme,” jelas Hakim.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus