Politik SARA di Pilkada 2018 Diprediksi Turun

JAKARTA - Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah diprediksi tidak akan setegang pelaksanaan Pil kada Serentak 2017 lalu.

Sebab, politik identitas yang melibatkan isu berdasarkan suku, agama, ras, dan an tar go - longan (SARA) meskipun ma - sih berpotensi muncul, tetapi tidak akan semasif pada pil ka - da lalu, khususnya di DKI Jakarta.

Demikian garis besar yang ter ungkap dalam diskusi ber - tajuk “Ancaman SARA di Pilkad 2018” yang dise leng ga - rakan Megawati Institute de - ngan narasumber Ketua Frak - si DPIP di MPR, Ahmad Ba - sarah, Staf Ahli Unit Kerja Pre - siden Pembinaan Ideologi Pan casila (UKP PIP) Asep Sa - lahudin, dan Direktur SMRC Djayadi Hanan, di Gedung Me gawati Institute, Jakarta, ke marin.

“Yang terpenting ada lah bagaimana agar Pil ka - da DKI Jakarta tidak di-copypaste di Pilkada 2018,” kata Asep Salahuddin. Asep mengungkapkan, Pil - ka da DKI 2017 merupakan peng alaman pahit dalam per - jalanan demokrasi di Indo ne - sia. Sebab, politik identitas di - po litisasi untuk kepentingan po litik pragmatis.

Padahal, ke - beragaman identitas ma sya - ra kat Indonesia sudah final. “Harusnya tidak perlu lagi di - bawa-bawa ke ranah politik praktis dengan memunculkan isu agama dan etnis,” ujarnya. Menurut Asep, politik SARA dalam pilkada terjadi ketika kebencian dinarasikan de ngan masif sehingga me - nimbulkan efek yang buruk untuk kehidupan ma sya ra - kat.

Narasi kebencian itulah yang kemudian me mun cul - kan kampanye-kampanye hi - tam dengan stigma-stigma se - perti antiagama tertentu dan etnis tertentu. Kemudian, jika melihat dinamika yang ber - kembang saat menjelang Pil - ka da Serentak 2018, potensi itu tidak akan semasif pada pe - laksanaan pilkada 2017 lalu.

“Masyarakat harus optimistis Pilkada Serentak 2018 bisa ber jalan lebih beradab dan aman tanpa menghilangkan langkah preventif terhadap isu SARA. Karena ketika poli - tisasi identitas yang di ma ju - kan, hal yang dipertaruhkan adalah kebangsaan kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan sama Ahmad Basarah meminta masyarakat dalam meng ha - dapi pesta demokrasi tidak terlalu meributkan latar belakang suku, agama, dan ras calon pemimpin daerah. Apa - lagi bila latar belakang calon pemimpin daerah itu diserang dengan kampanye hitam de - ngan tujuan menum bang kan elektabilitas yang be r sang - kut an.

“Masyarakat harus le - bih jernih dalam memilih ca - lon pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan se - cara baik. Negara Indonesia ada lah berlandaskan hukum, di mana hukum dalam kon teks pilkada adalah UU Pil kada yang merupakan hukum negara yang harus kita pa tuhi,” katanya.

Basarah menegaskan, da lam UU Pilkada, UU Peng ha pus an Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU ITE melarang warga negara menyerang pi hak-pihak tertentu dengan isu SARA. Karena itu, para calon pe - mimpin, partai politik, sim pa - tisan, dan relawan harus mem - berikan pendidikan politik yang baik tentang ke in donesiaan.

“Salah satu tugas partai politik adalah memberi pendidikan politik yang di sampaikan ke - pada ma sya ra kat soal ke bang - saan dan ke in donesiaan yang di atas pri mor dialisme apa pun,” ujarnya. Hal senada disampaikan Djayadi Hanan. Dilihat dari segi perilaku politik, potensi isu SARA atau politik identitas da - lam Pilkada 2018 minim.

Me - nurut Djayadi, ada dua faktor utama yang menentukan ke - munculan politik identitas de - ngan berbagai isu SARA muncul dalam pilkada. Kedua faktor itu harus terpenuhi. “Pertama, yaitu syarat pilkada yang kom - petitif yang berarti tidak ada pihak yang dominan dalam pil - kada.

Bila pertarungan kom pe - titif atau apple to apple , maka po - litik identitas bisa menjadi da - sar penentu orang untuk me me - nangkan satu calon,” ung - kapnya. Kedua, adalah polarisasi pa - sangan calon dan pen du kung - nya.

Menurut dia, pola ri sasi pasangan calonyaitu ter kotakkotaknya calon kepala daerah bisa berdasarkan suku atau aga - ma, sementara polarisasi du - kungan ialah terbaginya ke - kuat an politik yang saling ber - ha dapan satu sama lain. “Kalau melihat Pilkada 2018 tidak ter - lalu ada yang potensinya besar untuk masifnya isu SARA,” katanya.


sumber: http://koran-sindo.com/page/news/2018-01-25/0/21/Politik_SARA_di_Pilkada_2018_Diprediksi_Turun

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus