PDIP Minta Publik Jernih Sikapi Isu SARA

INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan masyarakat diminta tidak persoalkan adanya latar belakang suku, agama dan ras (SARA) terhadap calon pemimpin daerah yang maju di Pilkada 2018.

Basarah menyebutkan munculnya penyerangan atau kampanye hitam terhadap calon kepala daerah terjadi dengan menggunakan latar belakangnya untuk menjatuhkan elektabilitas calon kepala daerah tersebut.

Dia meminta masyarakat berpikir jernih dalam memilih calon pemimpin tanpa harus mempersoalkan latar belakang mereka, karena yang terpenting adalah calon kepala daerah tersebut bisa mengelolah pemerintahannya dengan baik.

"Karena Indonesia negara berlandaskan hukum dan dalam pilkada ada UU Pilkada yang merupakan hukum negara yang harus dipatuhi," kata Basarah di diskusi bertema Ancaman Politik SARA di Pilkada 2018, di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Dia menegaskan, dalam UU Pilkada telah di atur bahwa latar belakang suku, agama dan ras calon pemimpin.

"Jangan lagi menjadi permasalahan soal latar belakang suku, agama itu," ujarnya.

Menurut dia, dalam UU Pilkada, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dalam UU ITE dilarang digunakan untuk menyerang pihak-pihak lain dengan isu SARA tersebut.

"Maka relawan, calon pemimpin, parpol dan simpatisan harus bisa menjadikan pendidikan politik yang benar," ungkapnya.[jat]

Sumber: https://nasional.inilah.com/read/detail/2432670/pdip-minta-publik-jernih-sikapi-isu-sara

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus