Oligarki Ekonomi Bertentangan dengan Ekonomi Pancasila

Pada Kamis, 05 April 2018, Megawati Institute kembali mengadakan Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila (SPEP) di Jalan Proklamasi No. 53, Menteng, Jakarta Pusat. Telah hadir sebagai pembicara Dr. Arif Budimanta yang memyampaikan materi bertema “Oligarki Ekonomi”.

Arif mengutarakan bahwa sebenarnya oligarki bisa muncul secara alamiah bisa juga muncul by design. Alamiah yang dimaksud adalah ketika dalam penguasaan sumber daya tidak muncul kompetitor baru yang masuk ke dalam wilayah tersebut karena berbagai macam hal. Misalnya karena mahal atau dalam perspektif ekonomi sering kita sebut dengan oligopoli.

Namun, dalam konteks besar yang akan kita bahas, menurutnya, adalah mengenai sistem Ekonomi Pancasila di mana akar yang dibahas di dalamnya adalah tentang keadilan sosial. Tentu dengan dalil ini, negara harus hadir membela mereka yang lemah dan terlemahkan.

Fenomena pasar yang kita kenal saat ini sebenarnya adalah salah satu wajah dari sistem pasar yang tidak netral. Sebab, pasar itu sendiri adalah resultante dari  kontestasi kekuasaan (power) dan modal (capital).

“Maka, berangkat dari sudut pandang yang demikian, oligopoli yang kita kenal menjelma menjadi oligarki ekonomi yang sudah sejak awal bertentangan dengan sistem Ekonomi Pancasila,” katanya.

Jika kita sedikit melihat kembali makna dasar dari oligarki, itu terdiri dari dua kata, yang pertama adalah oligon yang dalam hal ekonomi sering kita sebut sebagai sekumpulan orang/pelaku. Lalu, kata yang kedua adalah arkho dengan makna mengendalikan, rule atau yang memberikan kekuatan lebih sehingga dia dapat mengendalikan aturan atau mekanisme yang ada.

“Secara terminologis, makna oligarki ekonomi memiki arti sekumpulan yang mengatur banyak pelaku, dalam konteks ekonomi kita menyebutnya dengan sekolompok pelaku yang dapat mengatur pasar,” lanjut Arif.

Lalu apa yang dimaksud mengatur dalam hal ini? Arif kembali menjelaskan dalam hal ini bahwa para oligark (sebutan dari pelaku oligarki) dengan kekuatan kapitalisnya mampu mengatur harga, mengatur selera, juga tentang kualitas, kuantitas dari suatu produk sejak mulai diproduksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Oleh karena itu, oligarki ekonomi ini adalah ancaman terbesar dalam mewujudkan keadilan sosial. Karena oligarki dapat  mempengaruhi penentuan harga, juga dapat menghambat proses timbulnya wirausahawan baru.

Kemudian dalam konteks Ekonomi Pancasila dengan berbasis keadilan sosial, sudah pasti anti terhadap sistem yang dilakukan oleh oligarki ekonomi. Sebab, oligarki ekonomi jelas akan menimbulkan ketimpangan di masyarakat.

Menurut Arif, keterlibatan negara dalam hal ini menjadi sangat penting guna mengatur ekonomi yang adil, juga sebagai penyeimbang dan mengendalikan kekuatan dan kekuasaan oligarki yang mampu mengendalikan banyak sektor.

“Tidak bisa kita tutupi bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia sejak Reformasi mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio gini, rasio gini tanah dan penguasaan aset serta akses keuangan perbankan. Dari situ, timbul kegelisahan kita melihat sejumlah data yang berkembang selama lebih kurang sejak Reformasi sampai dengan hari ini,” katanya.

Ketimpangan penguasaan sumber daya material oligark versus rakyat, bisa kita amati dengan menggunakan konsep Material Power Index (MPI) yang dikembangkan Jeffrey Winters (2013).

Nilai MPI di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain (kecuali Filipina). Angka 584.478 menunjukkan bahwa rata-rata aset yang dikuasai oleh 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan hampir 600 ribu kali lipat aset yang dimiliki oleh rata-rata orang Indonesia.

Tingginya nilai Material Power Index (MPI) mengindikasikan peranan oligarki ekonomi di Indonesia. Meskipun Material Power Index Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami perbaikan, namun kondisinya masih lebih tinggi dari tahun 2010.

“Dalam konteks Ekonomi Pancasila yang berkonsep ekonomi yang lebih berkeadilan, pembangunan simetris berasal dari pinggir, dari desa di mana dana desa menjadi tinggi lalu juga teretribusi aset yang kemudian kita melihat akan ada pergeseran MPI,” jelas Arif.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus